Salurkan BLT BBM, Pakar Ekonomi UNAIR: Itu Belum Cukup

SURABAYA – Usai pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022) di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya telah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pada kelompok miskin. Jokowi juga menginstruksikan  kepala daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2, 17 triliun untuk para pekerja di bidang transportasi.

Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Wisnu Wibowo, menilai bahwa pemberian BLT tidak akan cukup menyembuhkan kederitaan, melainkan hanya menurunkan intensitas saja, dan itu pun tidak dalam waktu lama.

Baca juga: Johnny Gerard Plate: Produk Asing Ilegal di E-Commerce, Menkominfo Siapkan Sanksi Tegas

“Pendekatan psikologisnya ini dijalankan, dibikin seneng dulu, supaya  nggak terlalu kaget. Masih dalam situasi senang, baru dinaikan. Beda kalau kita ambil keputusan disaat semua orang kecewa, keputusan yang kurang populer pun dampaknya bisa langsung melekat, ” ujarnya pada Minggu (11/9/2022).

Baginya, untuk menyembuhkan, diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih proaktif, terutama untuk pengembangan usaha produktif masyarakat. Selain itu, kebijakan pajak yang akan memberatkan masyarakat maupun pengusaha, lebih baik ditahan terlebih dahulu.

Baca juga: Muhammad Dhevy Bijak Dorong Tarif Ekspor Perikanan Indonesia ke Berbagai Negara Bisa Nol Persen

Pakar Ekonomi UNAIR, Dr Wisnu Wibowo SE MSi. (Foto: Istimewa)

Situasi ini, menurutnya, tidak hanya masyarakat miskin yang memerlukan pertolongan. Golongan lain seperti golongan rentan miskin dan pengusaha pun  diperlukan. Tentunya, kenaikan BBM akan berdampak pada penurunan produksi maupun kenaikan bahan baku yang berdampak pada penurunan volume penjualan.

Baca juga: Mohamad Muraz: Ciptakan Inovasi Berbasis Local Wisdom Demi Jaga Stabilitas Kemampuan Fiskal Daerah

“Dana penanganan Covid kan sudah tidak ada di tahun depan. Sementara, tekanan terhadap ekonomi untuk UMKM pun belum sepenuhnya hilang karena dampak Covid. Sekarang terkena dampak ini. Lalu bagaimana?” tambah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR tersebut.

Selain itu, bantuan-bantuan lain seperti pembukaan akses pasar, akses permodalan dan lainnya perlu digalakan. Wisnu mengkhawatirkan, dampak kenaikan BBM akan menaikan suku bunga pinjaman, sehingga  beban pinjaman untuk UMKM akan ikut meningkat. Efek spiral tersebut tentunya akan semakin menjatuhkan.

Baca juga: Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi

Ia mengimbau, masyarakat untuk ikut memantau pendistribusian BLT yang dilakukan pemerintah. Selain itu, kenaikan BBM diharapkan akan semakin menyadarkan pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya green economy dan blue economy, atau ekonomi yang ramah lingkungan.

“Kendaraan listrik akan susah untuk berkembang, kalau tidak diberi ruang untuk berkembang, ” tutupnya (*)

Baca juga: Akan Undang Mendag, Andre Rosiade: Pastikan Program Minyak Goreng Rakyat Terdistribusi dengan Baik

Penulis: Afrizal Naufal Ghani

Editor: Nuri Hermawan