Kajati Jatim Mia Amiati Jadi Penguji Eksternal Universitas Hasanuddin

Makasar -  Dr. Mia Amiati, S.H., M.H.,  CMA., CSSL., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), terdaftar sebagai Dosen Tidak Tetap Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sesuai Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Makasar.

Hal itu sesuai dengan Nomor 07546/UN4.1/Kep/2024 Tanggal 25 Juli 2024 tentang Pengangkatan Dosen Non pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Luar Biasa Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Baca juga: Bersama Kemensos, ITS Perkuat Moda Transporasi Laut di Papua

Mia Amiati sebagai dosen, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 menjadi Penguji Eksternal pada Ujian Promosi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Hukum, atas nama Mahasiswa Sukarno Nomor Induk B013191011, Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unhas.

Hal itu sebagaimana Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Nomor: 00969/Un4.5/Kep/2024 Tentang Susunan Panitia Penilai Ujian Promosi Doktor bagi Sukarno. 

Baca juga: Dua Babinsa Pantau dan Komsos Wilayah Berikan Himbauan

Sesuai kapasitasnya selaku Penguji Eksternal, Kajati Jatim memberi masukan bahwa terkait dengan pengaturan dana kampanye, agar menjadi Novelty perlunya diatur dengan tegas tentang kantor akuntan publik yang bertugas melakukan audit.

UU No. 12/2008 dan UU No. 8/2012 menegaskan bahwa kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan dana kampanye ditunjuk oleh KPU.

Baca juga: Abdul Fikri Faqih: Perubahan Kurikukum Pendidikan, Butuh Evaluasi Menyeluruh

Namun UU No. 42/2008 dan UU No. 32/2004 tidak menegaskan hal itu, sehingga pasangan calon presiden dan pasangan calon kepala daerah bisa menunjuk sendiri kantor akuntan publik yang dikehedakinya.

"Demi keseragaman peraturan dan demi menghindari conflict of interest antara pembuat laporan dana kampanye dengan pemeriksa laporan dana kampanye, maka kantor akuntan publik harus diatur dengan tegas, " ujar Mia.

Baca juga: Persit Koorcab Rem 084 gelar Anjangsana sambut HUT ke 76 Persit.

Yang kedua berkaitan objek audit. Kelemahan pokok tiga undang-undang pemilu dalam mengatur audit dana kampanye adalah tidak jelasnya pengaturan objek audit.

"Sehingga perlu ada Novelty agar undang-undang pemilu harus mempertegas objek audit, guna memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan dana kampanye, " jelas Kajati Jatim.@Red.

Baca juga: ITS Rancang Desain Rumah Tahfidz yang Ramah Lingkungan

@kejaksaan.ri
7 jam yang lalu
Foto profil dedikswi