BKKBN Laksanakan Evaluasi Terpadu, Pantau Efektivitas Program Intervensi Pendampingan Bagi Calon Pengantin dan Keluarga Beresiko Stunting di Jatim

Jatim -  Prevalensi stunting nasional tahun 2022 berdasarkan SSGI sebesar 21, 6% atau mengalami penurunan sebesar 2, 8% poin dari prevalensi tahun 2021.

Meskipun mengalami penurunan, namun kurang dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3, 4% per tahun.

Baca juga: Patroli Tilik Sambang Wilayah Binaan Serta Sebagai Sarana Himbauan

Untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, maka harus dapat menurukan prevalensi sebesar 7, 52?lam 2 tahun kedepan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya secara efektif, konvergen,

Baca juga: Sambut Ramadan, Kader Wanita Partai NasDem Jambi Bagikan Sembako kepada Wong Cilik

dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah untuk mengetahui sejauhmana implementasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting serta memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pada hari ini Senin (22/07/24) hingga Jumat (26/07/24), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu tahun 2024, di Provinsi Jawa timur tepatnya di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Probolinggo,

Baca juga: Muhadjir Effendy: Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Dihentikan

dengan fokus pada pendampingan calon pengantin dan keluarga berisiko stunting (ibu hamil, ibu pascapersalinan dan baduta/balita).

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Dicussion (FGD) selama 5 (lima) hari, dengan mengundang hadir dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten terdiri dari Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Kemenag,

Baca juga: Babinsa Sukolilo Patroli dan Pantau Wilayah

kemudian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa / kelurahan terdiri dari Kepala Desa, PKK Desa, Penyuluh KB, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Masyarakat Penerima manfaat setempat.  

Dalam kegiatan monev kali ini, tim dari Direktorat Bina Keluarga balita dan Anak BKKBN RI yang komandani oleh ibu Asmy Alviana S.Psi. M.Psi menggandeng Akademisi dari Universitas Gajah Mada dan Tenaga Ahli Satgas Stunting,

Baca juga: Tanam Puluhan Ribu Bibit Mangrove, Pangdam V/Brawijaya Pimpin Penanaman Di Kabupaten Bangkalan

didampingi oleh Tim Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pencegahan Stunting (KKPS) Perwakilan BKKBN Jawa Timur Ibu Dra. Sofia Hanik, MM, melakukan wawancara secara mendalam kepada peserta FGD.

Adapun tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk melakukan identifikasi faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting, baik faktor yang dapat mendukung maupun yang dapat menghambat jalannya program, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif dalam pencegahannya.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting,

serta menilai keefektivitasan program Percepatan Penurunan Stunting guna mengukur intervensi dan kedalam program yang telah dilakukan dalam memberikan keberhasilan dalam pencapaian tujuan percepatan penurunan stunting.

Disamping tujuan yang telah disebutkan, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada, dengan memastikan penggunaan yang efisien dan tepat sasaran, serta guna menyusun rekomendasi yang spesifik untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan optimalisasi program intervensi stunting

Baca juga: Dua Babin Pantau dan Komsos Wilayah Berikan Himbauan

Kegiatan yang dilakukan secara intens dan terukur ini, diharapkan dapat memberikan data-data terkini  yang akurat, efektif, spesifik dan tentu saja terpercaya dalam usaha pemerintah dalam pelaksanaan program percepatan penurunan dan intervensi stunting.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga mendapatkan sambutan dan dukungan yang baik dari Pemerintah daerah setempat, baik di Kabupaten Sidoarjo, maupun Kabupaten Probolinggo.@Red.