Rencana E-Recap dalam Pemilu 2024, Pakar Hukum Siber UNAIR Serukan Pentingnya Perlindungan Hak atas Privasi

SURABAYA – Menyambut kontestasi elektoral di Indonesia pada tahun 2024, wacana terlambungkan bahwa pelaksanaannya akan terdapat rekapitulasi suara secara elektronik (e-recap). Digitalisasi rekapitulasi tentu merupakan kemajuan yang dapat meningkatkan efisiensi pemilu, namun persoalan mengenai perlindungan hak privasi pemilih juga muncul. Itulah pijakan pembahasan dari Pakar Hukum Siber UNAIR Masitoh Indriani SH LLM saat diundang di Webinar Anti Corruption Summit-5 (ACS 5) pada Kamis (20/10/2022).

Digelar oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, topik yang diangkat dalam webinar ini adalah “Peran Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas.”

Baca juga: Jurusan Sosiologi UB Kupas Tuntas Masalah Ketidakadilan di Papua dan HIV di Aceh

Indri, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rekapitulasi merupakan bentuk pengejawantahan keterbukaan informasi publik. Tetapi tetap saja, terdapat data pribadi pemilih yang harus dilindungi. Mengingat bahwa UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah sah, Indri mengatakan bahwa e-recap harus tunduk pada ketentuan di dalam legislasi tersebut. Ia menambahkan pula bahwa pemrosesan data pribadi itu terdapat siklusnya.

“Pertama data diperoleh, kemudian ia diolah dan dianalisa. Data tersebut kemudian diperbaiki dan dimutakhirkan. Hasil olahannya kemudian ditampilkan, dan bila urusannya selesai maka data tersebut harus dihapus/dimusnahkan. Ini harus diperhatikan dalam penyelenggara pemilu. Nanti bila pemilu selesai, datanya mau diapakan? Hal itu harus diinformasikan ke pemilik data, ” ujar peneliti Human Rights Law Studies UNAIR itu.

Baca juga: Tangani Invasi Rusia, Dosen HI UNAIR: NATO dan EU Butuhkan Kalkulasi Detail

Praktik e-recap, begitu pula dengan e-voting bilamana dapat direalisasikan di Indonesia, hendaknya harus tunduk pada tiga prinsip keamanan informasi. Pertama adalah confidentiality (kerahasiaan), yakni perlindungan informasi dari akses pihak yang tidak memiliki otoritas. Kedua, integrity (integritas) yakni bahwa data pribadi tidak boleh diubah. Ketiga adalah availability (ketersediaan) yang berarti bahwa data tersebut harus tersedia pada pihak yang memiliki otoritas untuk digunakan.

“Trade-off digitalisasi dengan ancaman terhadap hak privasi itu sesuatu yang nyata. Perlu dipahami bahwa hak tersebut merupakan sesuatu yang fundamental. Mengingat amanat konstitusi dan telah berlakunya UU PDP, maka tata kelola pemilu harus benar-benar sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, ” tutup alumni University of Leeds itu.

Baca juga: Forkopimda Jatim Bersama Stakeholder Terkait Deklarasikan Besuki Anti Narkoba dan Cinta NKRI di Jember

Penulis: Pradnya Wicaksana

Editor: Nuri Hermawan

Baca juga: HRLS UNAIR Bedah Jalan Terjal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia